161 M Lebih, Bansos Jatim 2026 Tetap Tidak Dipotong, Setelah Pasuruan 7,7 M, Gubernur Khofifah Salurkan Bansos 3 M di Sidoarjo

 161 M Lebih, Bansos Jatim 2026 Tetap Tidak Dipotong, Setelah Pasuruan 7,7 M, Gubernur Khofifah Salurkan Bansos 3 M di Sidoarjo

 Sidoarjo, Informatika News Line, 18/02/2025
Anggaran Bansos Jawa Timur sebesar tahun 2026 sebesar 161 M lebih dan tidak dilakukan pemotongan, sebagaimana yang telah dilakukan secara besar-besaran dan massif pada berbagai program pembangunan lain di Jawa Timur. Kepastian penetapan anggaran tahunan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widianti, Rabu (18/02) di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

Baca Lebih Lengkap Di Informatika News Line 

Lihat Link Lengkap nya Di Bawah Ini 

http://www.informatikanewsline.my.id/2026/02/161-m-lebih-bansos-jatim-2026-tetap.html

 

"Alhamdulillah dana bansos Provinsi tahun 2026 ini tidak dipotong totalnya sebesar 160-an M, " kata Restu.

Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo ini dilakukan dalam rangka penyaluran bantuan sosial secara simbolis kepada ratusan warga Sidoarjo penerima manfaat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.  

 

Hadir dalam acara pemberian bantuan sosial ini, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., MKn. beserta istri,  dr. Sriyatun, yang hadir sebagai anggota DPRD Provinsi, beserta dr. Benjamin Kristianto, MARS, anggota Komisi E.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa kepada pers menyampaikan bahwa penyaluran sejumlah bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan sejumlah program perlindungan sosial lainnya di Kabupaten Sidoarjo, totalnya mencapai 3 Milyar rupiah lebih (Rp 3.016.350.000) bagi ratusan penerima manfaat

Penyaluran bansos ini menjadi titik kedua setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Pasuruan sebesar 7,7 Milyar rupiah lebih (Rp 7.735.250.000,-). Khofifah menargetkan seluruh penyaluran bantuan sosial di Jawa Timur selesai diberikan sebelum akhir Lebaran, sebelum 1 Maret 2026, sebagai bantalan sosial menghadapi tekanan ekonomi dan menjelang Ramadhan.

"Ini bagian dari bantalan sosial dan ekonomi. Harapannya menjelang Ramadhan panjenengan semua lebih tenang, karena bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga," kata Khofifah kepada pers di halaman belakang Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo.

Rincian penerima bansos di Sidoarjo antara lain PKH Plus bagi keluarga, bantuan sosial penyandang disabilitas 66 jiwa, KIP Putri Jawara 100 jiwa, KIP PPKS Jawara 9 jiwa, bantuan permakanan LKS lansia 10 jiwa, bantuan bagi pilar sosial (SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK, Tagana) 77 jiwa, zakat produktif 50 penerima, serta dukungan bagi 5 BUMDesa, 2 Desa Berdaya, dan 3 Desa Jatim Puspa

Menurut Khofifah, program zakat produktif menyasar pelaku usaha ultra mikro agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan keluar dari kemiskinan ekstrem. Sementara PKH Plus dan bantuan sosial lainnya difokuskan pada kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan perempuan kepala keluarga

"Kalau Putri Jawara ini untuk orang tua tunggal (single parent), harapannya bisa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Zakat produktif untuk pejuang usaha ultra mikro agar mendapat permodalan," jelas Khofifah.

Khofifah juga meminta para pilar sosial di daerah memastikan ketepatan data penerima bansos, termasuk mencegah kesalahan inklusi maupun eksklusi. Ia menegaskan, selama tiga bulan ke depan tidak ada penonaktifan peserta Penerima Bantuan PBI Jaminan Kesehatan di Jawa Timur agar masyarakat dengan penyakit kronis tetap terlindungi.

"Dipastikan (Semua penerima PBI) tetap jalan, reaktivasi langsung dilakukan (bagi yang terdampak proses penonaktifan PBI) supaya tidak ada yang gelisah atau khawatir, terutama yang punya penyakit kronis," tegas GUbernur.

Dalam kegiatan ini Gubernur juga turut mengapresiasi peran Tagana dan SDM PKH yang dinilai menjadi ujung tombak distribusi bansos dan penanganan bencana di Jawa Timur. Selain itu digelar bantuan Program Pemberdayaan BUMDesa,Desa Berdaya dan Program Jatim Puspa. Sejumlah BUMD di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan nilai bervariasi antara 90 juta lebih sampai tertinggi sebesar 120 juta lebih (GIW)